KEMENTERIAN PANRB MELAKUKAN EVALUASI STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI UPT BKN MAMUJU

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 7 ayat 3 undang undang nomor 5 Tahun 2009 tentang pelayanan publik Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB) melakukan Evaluasi di 54 Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada Kementerian dan Lembaga Tahun 2019.

Proses pelaksanaan evaluasi dimulai dengan Kementerian/Lembaga mengusulkan unit pelayanan public yang akan dievaluasi. Badan Kepegawaian Negara mengusulkan Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi ASN Mamuju (UPT BKN Mamuju) sebagai lokasi yang dievaluasi mewakili 18 UPT BKN di seluruh Indonesia.

UPT BKN Mamuju bersama Kanreg IV BKN Makassar sangat antusias menyambut evaluasi ini, Tim Evaluator Kementerian PANRB Bapak Syafrudin, S.Pd.,M.M dan Ibu Emida Suparti, SH.,MAP melakukan evaluasi di UPT BKN Mamuju pada tanggal 28 Agustus 2018 disambut hangat oleh Kepala UPT BKN Mamuju bapak Jais,S.Sos dan Kepala Bagian Tata Usaha Kanreg IV BKN Makassar ibu Hj.Anna Hasnah Hasaruddin, SE.,MM serta Kasubag Kepegawaian Kanreg IV BKN Makassar bapak Kusnaedi, S.Kom bersama Tim Ada enam aspek yang menjadi fokus utama pelaksanaan evaluasi pelayanan public yakni Kebijakan Pelayanan Publik 30%, Profesionalisme Sumber Daya Manusia 18% , Sarana dan Prasarana 15%, Sistem Informasi Pelayanan Publik 15%, Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan 15%, sera Inovasi Pelayanan Publik 7%.

Pada aspek kebijakan pelayanan, penilaian akan melihat pada Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan Survei Kepuasan Masyarakat. Standar Pelayanan yang disusun harus melibatkan masyarakat dan dipublikasikan.

Komponen Standar Pelayanan terdiri dari 14 Komponen yakni persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif, produk pelayanan, penanganan pengaduan, dasar hukum, sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan serta evaluasi kinerja pelayanan.

Aspek profesionalisme SDM yaitu kompetensi SDM, kesigapan petugas, aturan prilaku dan kode etik, penghargaan dan sanksi, serta budaya pelayanan. Sedangka aspek sarana dan prasarana dengan melihat ketersediaan ruang parkir, fasilitas ruang tunggu, fasilitas pengguna layanan berkebutuhan khusus dan sarana penunjang lainnya.

Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) akan dilihat terkait pemanfaatan SIPP, pemilikan SIPP, dan pemutakhiran SIPP. Aspek media konsultasi dan pengaduan dilihat dari kelengkapan media yang digunakan. Sedangkan aspek inovasi dinilai dari terobosan untuk menangani permasalahan pelayanan publik.

(MM)

Dibaca 1 kali, tanggal 2019-09-03 Jam 00:19:58

Komentar via Facebook